Advertisements
Rencana Merger PT Indofarma Tbk (INAF) dan PT Kimia Farma Tbk (KAEF) Mengambang

Kebijakan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) soal holding atau perampingan BUMN seperti rencana merger PT Indofarma Tbk (INAF) dan PT Kimia Farma Tbk (KAEF) bakal molor. Pasalnya, sisa masa pemerintahan saat ini tinggal menunggu waktu. Oleh karena itu, kebijakan merger tersebut masih terkantung dan bergantung dengan Menteri BUMN berikutnya.

Menteri BUMN Dahlan Iskan mengatakan, pihaknya akan menyelesaikan satu per satu mengenai program perampingan BUMN. Di mana, untuk konsolidasi BUMN farmasi,

Advertisements
Saham Perusahaan Pengolah Data Farmasi Cina Meroket Tajam

Harga saham dari perusahaan Citic 21CN “meroket tajam” pada perdagangan hari jumat kemarin, setelah beredarnya kabar kalau raksasa e-commerce Cina, Alibaba Group dan lini bisnis private equity mereka, Yunfeng Capital telah menginvestasikan sebanyak HKD 1,33 Miliar (USD 171,23 Juta) untuk 4,42 Miliar lembar saham di Citic 21CN. Hal ini sontak menggemparkan bursa Cina, pasalnya harga saham Citic 21CN yang pada hari itu sempat meloncat hingga 500 persen dari harga penutupan sehari sebelumnya.

Menyambut Era e-Catalog dalam Tender ALKES dan Obat

www.Farmasi.asia – Mungkin, tahun 2012 adalah kali terakhir para distributor farmasi melayani pengadaan/tender melalui sistem lelang. Seperti disampaikan Bapak Agus Rahardjo selaku Kepala LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) terkait proses pengadaan (alkes dan/atau obat-obatan) dilakukan tanpa lelang melainkan dapat langsung dibeli setelah melihat daftar yang terdapat di database situs. Daftar inilah yang dinamakan e-Catalog.

Akhir tahun 2012 kita akan coba menambah e-catalog alat kesehatan, obat dan alat kesehatan habis pakai seperti halnya pengadaan kendaraan yang sudah mengusung lebih dulu sistem e-Catalog. Dengan adanya e-Catalog yang tayang di situs, pemerintah bisa langsung membeli tanpa melalui proses lelang seperti yang dilakukan selama ini. (Agus Rahardjo, Oktober 2012)

e-Catalog Meminimalisir Penyimpangan

Melalui e-Catalog, pengadaan ALKES (Alat Kesehatan) dan Obat yang terdapat celah untuk terjadinya penyimpangan dapat diminimalisir. Mengapa bisa meminimalisir penyimpangan? Karena harga dan kualitas barang ALKES dan Obat yang terdaftar di e-Catalog sudah tercantum dengan jelas. Dengan adanya sistem e-Catalog, siapa pun bisa mengawasi agar tidak ada “pembengkakan biaya” alias Mark Up. Pihak pemerintah pun bisa leluasa memilih item produk yang dibutuhkan sesuai dengan anggaran dana yang tersedia.

Sistem e-Catalog ini memiliki akuntabilitas yang kuat mengantikan sistem pengadaan ALKES dan Obat terdahulu. Tujuan akhirnya agar tata kelola pengadaan menjadi lebih tertata dan baik. Efeknya, “kongkalikong” pun dapat dihindarkan karena harga yang sudah pasti. Indonesia Corruption Watch (ICW) pun menyambut baik akan hadirnya sistem pengadaan melalui e-Catalog ini

Tahun 2013 adalah Era e-Catalog

Menginjak tahun 2013, Balai LPSE (Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik) akan merubah sistem pengadaan alat kesehatan dan obat-obatan dari lelang menjadi katalog elektronik (e-Catalaog). Selanjutnya, bagi Dinas atau Rumah Sakit pemerintah yang ingin mendadakan pengadaan tinggal memilih saja karena harga dan spesifikasinya sudah tertera jelas.

e-Catalog di farmasi.asia

Siapkah Distributor Farmasi Indonesia?

GP (Gabungan Perusahaan) Farmasi Indonesia menyatakan kesiapannya atas rencana pemerintah yang segera akan memberlakukan sistem e-catalog untuk proses tender kebutuhan farmasi di Indonesia. Dengan adanya sistem e-Catalog tersebut, pihak konsumen tidak perlu lagi melakukan tender secara manual.

Semua konsumen yang memerlukan produk farmasi tinggal menuliskan pada e-catalog, produk yang dibutuhkan apa, berapa, untuk daerah mana, dsb. Kemudian, pihak produsen akan mengajukan harga, termasuk siapa distributornya. Dengan begini proses pengadaannya (tender) menjadi lebih terbuka dan transparan. Sehingga, nantinya tidak perlu lagi ada tender manual. (Darodjatun Sanusi, November 2012).

Sistem e-catalog tersebut dapat meminimalisasi praktik kecurangan karena dapat diikuti oleh siapa saja, baik dari kalangan konsumen, produsen maupun distributor. Sehingga lebih fair.

e-Catalog bersinergi dengan SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional)

Dengan adanya e-Catalog, Rencana penerapan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) di tahun 2014 mendatang menjadi lebih dimudahkan karena sistem pembentukan harga yang tercantum dan juga bisa menjadi solusi terhadap masalah ketersediaan dan distribusi obat di daerah-daerah. Dengan kata lain, konsumen dapat melihat melalui e-Catalog seperti apa kemampuan distribusi produsen. Produsen Y seperti ini, Produsen X seperti itu. Konsumen juga bisa melihat distributor yang digandeng siapa? Bagaimana pengalamannya dll.

Menurut informasi, e-Catalog akan memuat sekurang-kurangnya 384 jenis ALKES dan OBAT yang secara umum sudah sering ditenderkan oleh Kementerian Kesehatan, pemerintah daerah maupun pihak konsumen lainnya.

Untuk itu, jika ingin survive, mau tidak mau selain produsen terus memproduksi ALKES atau Obat yang berkualitas, para distributor (PBF; Pedagang Besar Farmasi) pun harus meningkatkan standar pelayanan. Mari Menyambut Era e-Catalog dalam Tender ALKES dan Obat di tahun yang baru; 2013 šŸ™‚

Selamat Jalan Bu MENKES, Endang RS

Hari ini, Rabu 2 Mei 2012 pukul 11.41 WIB, bertepatan dengan Hari Pendidikan, mantan Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih (57) mengembuskan napas terakhirnya akibat penyakit kanker Paru-Paru yang diderita sejak terdeteksi Oktober 201 silam atau satu tahun semenjak beliau menjabat sebagai Menteri Kesehatan periode 2009-2014.

Selama 1,5 tahun terakhir, Endang Rahayu mulai menjalani perawatan untuk melawan penyakitnya itu, baik di dalam maupun di luar negeri, hingga akhirnya tiga minggu yang lalu dia dilarikan ke RSCM karena merasa nyeri di tubuhnya. Pengobatan yang selama ini telah dijalani mantan Menkes antara lain radiasi lokal dan bedah beku, tujuannya untuk mengobati kanker secara lokal serta meningkatkan daya tahan tubuh.

Harmonisasi ASEAN di Bidang Kosmetik

www.Farmasi.asiaHarmonisasi ASEAN di bidang kosmetik atau ASEAN Harmonized Cosmetics Regulatory Scheme (AHCRS) ditandatangi oleh 10 negara ASEAN pada tanggal 2 September 2003. Isi dari AHCRS itu sendiri berisi dua schedule, yaitu:

  1. ASEAN Mutual Recognition Arrangement of Product Registration Approval for Cosmetic, yang diterapkan pada tahun 2003-2007.
  2. ASEAN Cosmetic Directive (ACD), yang diterapkan mulai 1 Januari 2008 sampai sekarang.

Penerapan harmoninasi ASEAN:

Setiap produsen kosmetik yang akan memasarkan produknya harus menotifikasikan produk tersebut terlebih dahulu kepada pemerintah di tiap Negara ASEAN dimana produk tersebut akan dipasarkan.

Setiap produsen yang menotifikasi produknya harus menyimpan data mutu dan keamanan produk (Product Information File) yang siap diperiksa sewaktu-waktu oleh petugas pengawas Badan POMĀ  RI (atau petugas lain yang berwenang di tiap negara).

Perbedaan yang mendasar dari harmonisasi ASEAN dengan sistem terdahulu (sistem registrasi) adalah, pada sistem registrasi ada pengawasan sebelum produk beredar (pre market approval) oleh pemerintah, sedangkan pada harmonisasi ASEAN tidak ada, dan hanya ada pengawasan setelah beredar (post market surveillance). Alasannya karena dari analisa penilaian resiko, kosmetik merupakan produk beresiko rendah sepanjang peraturan/regulasi kosmetik telah dipatuhi oleh produsen. Hal tersebut menguntungkan produsen karena dapat mempersingkat proses untuk memperoleh izin edar, karena tidak perlu evaluasiĀ  pre market terlebih dahulu, tetapi konsumen tetap terlindungi karena adanya pengawasan post market berupa sampling dan pengujian mutu dan keamanan dari Badan POM. Industri kosmetik dituntut untuk bertanggung jawab penuh terhadap mutu dan keamanan produknya, untuk itu perusahaan kosmetik harus memahami semua ketentuan ACD dan membuat database keamanan bahan dan produknya.

Produk kosmetik yang telah dinotifikasi berdasarkan harmonisasi ASEAN, dapat dilihat dari nomor izin edarnya.

Nomor izin edar kosmetik (sistem registrasi), terdiri atas 12-14 digit:
2 digit huruf + 10 digit angka + 1-2 digit huruf (opsional, tergantung produk)
CD / CL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 E / L / EL
CD : kosmetik dalam negeri
CL : kosmetik luar negeri (impor)
Angka 1-10 : menunjukkan jenis kosmetik, tahun registrasi, dan nomor urut registrasi
E : kosmetik khusus untuk ekspor
L : kosmetik golongan 2 (resiko tinggi)

Nomor izin edar kosmetik harmonisasi ASEAN, terdiri atas 13 digit:
2 digit huruf + 11 digit angka
CA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
CĀ  : kosmetik
A : kode benua (Asia)
Angka 1-11 : kode negara, tahun notifikasi, jenis produk, dan nomor urut notifikasi.

Meskipun sekarang semua produk kosmetik wajib dinotifikasi, tetapi produk kosmetik yang masih menggunakan nomor izin edar sistem registrasi masih berlaku dan dapat dipasarkan. Untuk pendaftaran kosmetik baru, tidak digunakan lagi sistem registrasi tetapi menggunakan sistem notifikasi.

ASEAN Cosmetic Directive (ACD)

Yaitu peraturan di bidang kosmetik yang menjadi acuan peraturan bagi Negara ASEAN dalam pengawasan kosmetik yang beredar di ASEAN.

ACD merupakan aturan baku yang terdiri dari:
Artikel 1 : Ketentuan Umum
Artikel 2 : Definisi dan Ruang Lingkup Produk Kosmetik
Artikel 3 : Persyaratan Keamanan
Artikel 4 : Daftar Bahan Kosmetik, terdiri dari:

Negative list: daftar bahan yang dilarang
Positive list: daftar bahan yang diizinkan, meliputi: pewarna, pengawet, dan tabir surya

Artikel 5 : ASEAN Handbook of Cosmetic Ingredient (AHCI)

Adalah daftar bahan kosmetik yang masih diizinkan penggunaannya di Negara ASEAN tertentu, walaupun tidak termasuk dalam daftar bahan kosmetik ASEAN. Negara anggota dapat menggunakan bahan kosmetik yang tidak tercantum dalam daftar bahan yang diperbolehkan, dengan syarat:

  • maksimal digunakan selama 3 tahun
  • harus dilakukan pengawasan terhadap produk tersebut
  • sebelum 3 tahun, bahan tersebut harus diusulkan untuk dimasukkan ke dalam AHCI untuk dievaluasi keamanannya.

Artikel 6 : Penandaan

Informasi yang harus dicantumkan dalam label adalah:

  • Nama produk
  • Cara penggunaan
  • Daftar bahan yang digunakan
  • Nama dan alamat perusahaan
  • Negara produsen
  • Berat/isi netto
  • Kode produksi
  • Tanggal produksi/ tanggal kadaluwarsa
  • Peringatan, bila ada termasuk pernyataan asal bahan dari hewan.

Artikel 7 : Klaim Produk

Klaim didukung dengan data ilmiah dan formulasi dari bentuk sediaan. Penentuan suatu produk termasuk dalam ā€œkosmetikā€ atau ā€œobatā€ didasarkan pada dua factor, yaitu komposisiĀ  dan tujuan penggunaan dari produk tersebut. Klaim yang dimaksud disini adalah klaim mengenai manfaat kosmetik dan bukan klaim sebagai obat/efek terapi.

Artikel 8 : Product Information File (PIF)

Meliputi data kemanan dan data pendukung untuk komposisi dan pembuatan sesuai denganĀ  cara pembuatan kosmetik yang baik.

Artikel 9 : Metode Analisa
Artikel 10 : Pengaturan Institusional
Artikel 11 : Kasus Khusus
Artikel 12 : Implementasi
Aneks (Tambahan)

  • Daftar Kategori Kosmetik
  • Persyaratan Penandaan Kosmetik ASEAN
  • Pedoman Klaim Kosmetik ASEAN
  • Persyaratan Registrasi Produk Kosmetik ASEAN
  • Persyaratan Impor/Ekspor Produk Kosmetik ASEAN
  • CPKB ASEAN

Sekian. Semoga bermanfaatĀ šŸ˜‰

Close
Please support the site
By clicking any of these buttons you help our site to get better