Advertisements
Konsumen Cerdas Paham Perlindungan Konsumen

Konsumen Cerdas Paham Perlindungan Konsumen

Konsumen dalam artian luas adalah orang yang mengkonsumsi atau orang yang membeli atau orang yang menggunakan produk atau jasa dalam kesehariannya. Konsumen Cerdas Paham Perlindungan Konsumen merupakan sebuah judul untuk mengkampanyekan pentingnya untuk menjadi konsumen yang cerdas; konsumen yang mengerti akan perlindungan konsumen.

Pasien juga Konsumen loh

Masih ingat tentang tujuan pembangunan kesehatan? Yaitu, meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat dengan menanamkan kebiasaan hidup sehat dan cerdas.

Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memeliharan dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat. Upaya kesehatan ini dilakukan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif) dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan. Dalam hal ini diperlukan pola pengembangan tenaga kesehatan yang memadai; yang betul-betul memenuhi kebutuhan pembangunan kesehatan di dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu, perlu dikembangkan secara sermat perencanaan, pengadaan dan penempatan tenaga kesehatan yang berskala nasional.

Pembangunan kesehatan tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga peran serta aktif masyarakat sebagai konsumen. Peran serta aktif masyarakat sebagai konsumen ini perlu diarahkan, dibina dan dikembangkan sehingga dapat melakukan fungsi dan tanggung jawab sosialnya sebagai mitra pemerintah.

Untuk menyelenggarakan pembangunan kesehatan, Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maka hukum kesehatan sudah menjadi hukum yang positif, karena sejak saat itulah hak atas perawatan pemeliharaan kesehatan memperoleh landasan hukum yang kuat dalam hukum nasional negara republik Indonesia. Di dalam undang-undang tersebut dapat kita temukan ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan hukum di mana tenaga kesehatan sebagai pemberi jasa pelayanan kesehatan merupakan salah satu pihak, dan pasien sebagai penerima jasa kesehatan. Dengan kata lain, pasien juga sebagai konsumen di lain pihak.

Menjadi Pasien sekaligus Konsumen yang Cerdas

Yang namanya manusia, tentu bisa sakit. Jika kita sakit dan mendapat “status” sebagai Pasien, otomatis juga sebagai Konsumen. Mengapa? Sebab, pasien sedikit-banyak pasti membeli atau menebus resep yang berisi satu atau lebih obat-obatan. Sebagai pasien kita harus menjadi Konsumen Cerdas Paham Perlindungan Konsumen. Sudah sepatutnya kita mampu menjadi pasien sekaligus konsumen yang cerdas. Hal ini penting karena terdapat hak-hak kita; sebagai pasien yang merangkap konsumen.

Menteri Perdagangan Gita Wirjawan mengatakan:

penjual dan pembeli dalam hal ini konsumen mempunyai ikatan hubungan yang erat dalam proses jual beli

Hal tersebut berarti, semua masyarakat -selaku konsumen- wajib menjadi konsumen yang cerdas, teliti, serta cermat dalam memilih barang-barang yang akan dikonsumsi. Dalam konteks sebagai pasien, pasien harus cerdas dalam memilih. Misalnya, jika ada obat generik yang lebih murah, mengapa harus obat bermerek yang lebih mahal? Toh, kandungan zat aktifnya sama. Setiap pasien wajib tahu tentang kewajiban dan haknya sebagai bentuk perilaku dari konsumen yang cerdas.

Menjadi pasien sekaligus konsumen yang cerdas tidaklah sesulit yang dibayangkan. Ada beberapa tips dari Kementerian Perdagangan yang bisa dijadikan pedoman dalam menjadi konsumen cerdas.

  1. Konsumen cerdas adalah konsumen yang meneliti dengan seksama sebelum membeli
  2. Perhatikan label dari produk
  3. Lihat, apakah ada garansi?
  4. Apakah masih lama tanggal kadaluarsa-nya?
  5. Pastikan bahwa produk tersebut sesuai dengan standar mutu K3L
  6. Belilah barang sesuai dengan kebutuhan; bukan karena keinginan sesaat.
konsumen cerdas boleh timbang gratis di sini
Konsumen Cerdas bisa menimbang gratis di sini 😉

Yang lebih penting lagi adalah, kita sebagai konsumen juga harus menunjukkan tanggung jawab sosial sebagai konsumen cerdas Indonesia, salah satunya dengan membeli produk dalam negeri, menjaga lingkungan, dan pola konsumsi pangan yang sehat.

Di negara manapun, konsumen selalu dilindungi oleh aturan-aturan ataupun perundang-undangan. Tidak terkecuali di Indonesia. Bahkan, konsumen juga wajib mengetahui “jalan” ke lembaga perlindungan konsumen demi memperjuangkan hak-haknya. Diharapkan dengan adanya pengetahuan tentang Konsumen Cerdas Paham Perlindungan Konsumen, tingkat kesadaran masyarakat semakin naik dalam melindungi diri sendiri beserta lingkungan.

Pemerintah Indonesia telah menyusun dan membuat aturan-aturan untuk melindungi konsumen. Tentunya diimbangi dengan pengawasan rutin. Hal ini akan menjadi kurang efektif jika tidak adanya peran nyata dari konsumen.

Untuk itu, partisipasi aktif konsumen dalam memberikan masukan baik saran atau kritik sangat ditunggu oleh pemerintah sebagai bentuk proaktif dalam turut serta membantu Pemerintah melakukan pengawasan.

Demi Perlindungan Konsumen, dilakukan Pengawasan oleh Pemerintah

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia selalu melakukan pengawasan terhadap produk-produk yang beredar, baik pangan maupun non-pangan. Selain untuk meningkatkan perlindungan konsumen, pengawasan yang dilakukan secara terus-menerus dan berlanjut ini akan membuat iklim usaha yang sehat di Indonesia. Jika iklim usaha sehat, efek positifnya adalah konsumen bisa lebih leluasa memilih dan konsumen lebih terjamin keamanannya.

Pengawasan tersebut juga dilakukan untuk mendorong peningkatan produksi dan penggunaan produk dalam negeri serta mencegah distorsi pasar dari peredaran produk impor yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Bayu Krisnamurthi; Wakil Menteri Perdagangan).

Pengaturan pemerintah dalam mengawai produk yang beredar kerap dilaksanakan agar kualitas perlindungan konsumen meningkat (Nus Nuzulia Ishak; Dirjen Standardisasi dan Perlindungan Konsumen).

Logo KEMENDAG untuk Perlindungan Konsumen
Logo KEMENDAG

Selama bulan November hingga Desember 2012 yang lalu, telah didapat setidaknya 100 produk yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dari 100 produk, 62 produk diduga melanggar ketentuan label dalam Bahasa Indonesia, 29 produk diduga melanggar ketentuan MKG (Manual dan Kartu Garansi), 8 produk diduga melanggar persyaratan terkait SNI (Standar Nasional Indonesia), dan 1 produk tidak sesuai ketentuan produk yang diawasi distribusinya. Hasil pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan selama tahun 2012 telah menemukan 621 produk yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan. Temuan ini naik 28 produk dari pengawasan tahun 2011; meliputi produk impor 61% dan sisanya adalah lokal (dalam negeri). Berdasarkan jenis pelanggarannya sebesar 43% diduga melanggar ketentuan label dalam Bahasa Indonesia, 34% produk diduga melanggar persyaratan SNI, 22% diduga melanggar MKG, serta 1% diduga tidak sesuai ketentuan produk yang diawasi distribusinya. Sedangkan berdasarkan kelompok produk yang diduga tidak sesuai ketentuan, sebanyak 39% merupakan produk elektronika dan alat listrik, 20% produk alat rumah tangga, 13% produk suku cadang kendaraan, serta sisanya adalah produk bahan bangunan, produk makanan minuman dan Tekstil dan Produk Tekstil (TPT).

Konsumen Cerdas tahu produk tidak SNI
Contoh Produk tidak sesuai SNI

Wakil Menteri Perdagangan telah menetapkan 2 sasaran program pengawasan barang beredar di tahun 2013 sebagai bentuk upaya mewujudkan perlindungan konsumen yang lebih optimal:

  1. Kemendag akan meningkatkan efektifitas Pengawasan Barang Beredar di daerah perbatasan melalui kegiatan Terpadu Pengawasan Barang Beredar (TPBB), pelaksanaan pengawasan berkala/khusus, crash program, pengawasan implementasi label dalam Bahasa Indonesia dan MKG, serta pengawasan distribusi.
  2. Kemendag akan mengoptimalisasi penegakan hukum melalui peningkatan kualitas koordinasi aparat penegakan hukum dan pendampingan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS-PK) di daerah.

Penegakan Hukum Cerdas untuk Perlindungan Konsumen

Pada awal Januari tahun 2013, Menteri Perdagangan RI Gita Wirjawan bersama dengan Kepala Bareskrim POLRI Irjen Pol Sutarman, dan disaksikan oleh Wakil Menteri Pertanian Rusman Heriawan menandatangani Nota Kesepahaman terkait peningkatan penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen di Tanah Air. Harapannya, kerja sama ini dapat meningkatkan sinergi operasional dalam penanganan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen dan metrologi legal dengan dukungan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan dilaksanakan oleh PPNS-PK (Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen), PPNS-MET (Penyidik Pegawai Negeri Sipil Metrologi Legal).

Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Nus Nuzulia Ishak (Direktorat Jendral Standarisasi dan Perlindungan Konsumen) dengan Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian yang juga selaku Kepala Badan Karantina Pertanian Banun Harpini dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Lucky S. Slamet juga dilakukan pada kesempatan tersebut. Nota kesepaham itu berisi tentang Kerjasama Pengawasan Barang Untuk Produk Non Pangan, Pangan Olahan, dan Pangan Segar.

Pangan - buah konsumen cerdas

Dalam rangka melindungi konsumen, kerja sama ini akan meningkatkan efektivitas dalam pengawasan barang yang beredar (Produk pangan segar, pangan olahan, dan produk non pangan) (Dirjen SPK Nus Nuzulia Ishak, 2013)

Saling tukar informasi terkait pengawasan peredaran merupakan tujuan kerja sama di atas. Dengan begini, pemberdayaan terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah diharapkan juga meningkat. Adapun objek pengawasan untuk produk non pangan meliputi pemenuhan standar, pencantuman label, petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi dalam Bahasa Indonesia, sedangkan untuk produk pangan segar dan pangan olahan meliputi aspek mutu, keamanan, dan gizi serta pencantuman label.

Dengan adanya Nota Kesapahaman ini, perlindungan terhadap konsumen akan lebih kuat karena penegakan hukum yang dilakukan secara lebih intensif sehingga keberadaan barang yang tidak sesuai ketentuan atau peraturan perundang-undangan dapat diminimalisir. Selain untuk perlindungan konsumen Indonesia, sasaran lainnya adalah untuk pengamanan pasar dalam negeri. Investasi di Indonesia pun akan lebih dilirik karena kepastian hukum dalam berusaha.

Dengan adanya Kerja sama ini, barang-barang yang beredar di wilayah Indonesia pun menjadi lebih terpantau agar tetap memenuhi kaedah keselamatan, keamanan dan kesehatan serta lingkungan hidup dan layak untuk digunakan, dimanfaatkan, atau dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Untuk itu, mari bahu-membahu agar tercipta Konsumen Cerdas Paham Perlindungan Konsumen.

Advertisements
Share:

Related Post

2 Comments

  • Memang harus diakui bahwa ulasan ini memang sangat keren. Semoga kontesnya tentang review Konsumen Cerdas Paham Perlindungan Konsumen berjalan lancar…. harus diakui di tengah perekonomian yang sulit seperti sekarang, masyarakat khususnya konsumen harus sadar betul tentang hak perlindungan yang seharusnya mereka dapat dengan semestinya.

Comments are closed.

Close
Please support the site
By clicking any of these buttons you help our site to get better