Advertisements
Hadir Kembali! Pharmaceutical Seminar Universitas Indonesia (Phase UI) 84

Farmasi.Asia – Pharmaceutical Seminar Universitas Indonesia (Phase UI) atau yang lebih dikenal “Phase UI” merupakan program rutin yang diselenggarakan oleh Program Studi Apoteker Universitas Indonesia. Saat ini, Phase 84 UI kembali hadir degan mengangkat tema “Integrasi Kompetensi Farmasi untuk Membangun Negeri”, yang bertujuan untuk memfasilitasi para peserta sehingga lebih memahami beberapa hal untuk pendalaman pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan oleh seorang Apoteker dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian. Pada tahun ini, rangkaian acara Phase 84 UI terdiri atas seminar danworkshop. Rangkaian acara akan dilaksanakan pada tanggal 9-10 September 2017 di Gedung Rumpun Ilmu Kesehatan dan Fakultas Farmasi Universitas Indonesia.

Seminar nasional hadir dengan tema Peningkatan Peran Apoteker Dalam Menjamin Peredaran Sediaan Farmasi yang Aman, Bermutu, Bermanfaat, dan Terjangkau di Indonesia. Seminar ini mengundang pembicara diantaranya adalah:

  1. Kepala BPOM, Dr.Ir.Penny K.Lukito, MCP,
  2. Ketua IAI, Drs.Nurul Falah Eddy Pariang, Apt.
  3. Selain pembicara, terdapat pula diskusi panel yang dipimpin oleh seorang yang ahli dibidangnya (lihat pada poster).

Workshop Phase 84 UI akan dibagi menjadi 3 (tiga) kelas, yaitu:

  1. Workshop herbal dengan tema “Pemanfaatan dan aplikasi ionic liquid dalam pengembangan bahan baku obat herbal“,
  2. PHASE84 - Workshop Herbal
    PHASE84 – Workshop Herbal
  3. workshop Penggunaan Obat Rasional (POR) dengan tema “Meningkatkan profesionalisme Apoteker dalam mewujudkan penggunaan obat yang rasional melalui program pemerintah” dan
  4. PHASE84 - workshop Penggunaan Obat Rasional (POR)
    Workshop Penggunaan Obat Rasional (POR)
  5. workshop Pelayanan Informasi Obat dengan tema “Meningkatkan profesionalisme Apoteker dalam melakukan teknik komunikasi pada pelayanan informasi obat
  6. PHASE84 - workshop Pelayanan Informasi Obat (PIO)
    Workshop Pelayanan Informasi Obat (PIO)

Untuk informasi lebih lanjut dapat dilihat pada:

Twitter : @phaseui
Instagram : phase_ui
Facebook : phaseUI
Line : @phaseUI
Website : www.phase.farmasi.ui.ac.id
Contact Person : 089675531731

Pendaftaran dapat melalui Website atau SMS ke 085372908900

Advertisements
Bahaya Membeli Obat Jika Tanpa Disertai Penjelasan oleh Apoteker

Farmasi.Asia – Apoteker mempunyai peranan yang sangat penting di pelayanan farmasi seperti apotek. Tidak melulu harus selalu meracik atau mengerjakan resep obat, apoteker juga memiliki tugas dalam pemantauan dan pencegahan beredarnya obat palsu hingga transaksi obat tanpa melalui resep dokter (terutama golongan obat keras, prekursor, psikotropika dan narkotika).

Seperti dikutip dari situs Viva.co.id, Ketua Pengurus Pusat IAI (Ikatan Apoteker Indonesia) bapak Drs. Nurul Falah Eddy Pariang, Apt., rasio perbandingan jumlah apoteker untuk kebutuhan rumah sakit berkisar antara 8-18 (tergantung tipe rumah sakit). Indonesia saat ini tercatat memiliki apoteker dengan jumlah mendekati 70.000 orang yang sudah teregistrasi. Jumlah ini diperkirakan cukup untuk mengisi kebutuhan akan tenaga apoteker di seluruh Indonesia.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan (PERMENKES) Tahun 2016, pada dasarnya segala bentuk layanan kefarmasian bisa dilakukan JIKA apoteker yang bertanggung jawab ada di tempat.

“Kalau apotekernya tidak ada, berarti tempat tersebut tidak bisa melakukan penjualan/transaksi obat atau tutup,” Kata bapak Nurul Falah kepada VIVA.co.id.

Bapak Nurul Falah juga menekankan, KEMENKES (Kementerian Kesehatan) mengkehendaki diberlakukannya law enforcement untuk apoteker yang terbukti melanggar aturan atau kedisiplinan. Atau, jika ternyata ada kasus yang fatal, bukan tidak mungkin Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) yang bersangkutan akan dicabut.

Sehingga, teruntuk pasien atau keluarga pasien yang mau membeli obat di tempat-tempat layanan kefarmasian seperti apotek, sebisa mungkin melakukan cek terlebih dahulu; “apakah apoteker-nya ada/standby?“. Seperti yang tercantum dalam PERMENKES Nomor 9 Tahun 2017, apoteker harus memasang papan nama di mana ia berpraktek. Dan ketika bertugas, Apoteker memakai jas berwarna putih gading atau putih kekuningan dengan tulisan “Apoteker” pada dadanya.

“Tanyakan, apakah ada apotekernya, jika tidak ada, sebaiknya pindah ke apotek lain yang apotekernya ada. Kalau terdapat pelanggaran, apoteker juga bisa dilaporkan ke Pengurus Cabang IAI di mana pelanggaran itu terjadi.”, kata Bapak Nurul Falah.

Selain itu, pendistribusian atau jual-beli obat keras secara bebas di apotek-apotek nakal juga merupakan tanggungjawab dari seorang apoteker. Meskipun, pada umumnya apotek tempat apoteker bekerja adalah milik orang lain (bos/investor), akan tetapi SIA (Surat Izin Apotek) yang diterbitkan menggunakan nama sang apoteker.

Jadi, sudah menjadi kewajiban bahwa seorang apoteker seharusnya bisa mencegah terjadinya transaksi jual-beli obat dengan bebas. Karena, obat adalah “barang” khusus dalam dunia kesehatan, bukan komoditi yang bisa diperjual-belikan secara umum tanpa pengawasan apoteker.

Pelaporan Prekursor Farmasi dan Obat Mengandung Prekursor Farmasi

Sehubungan dengan telah terbitnya Peraturan Kepala Badan POM RI No.40 tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Prekursor Farmasi dan/atau Obat Mengandung Prekursor Farmasi, Badan POM menginformasikan masa transisi akan berlangsung dari Januari hingga Juni 2014 (khusus Pedagang Besar Farmasi/PBF); dan untuk itu, kepada rekan-rekan Apoteker yang menjadi Apoteker Penanggungjawab PBF untuk melaporkan kegiatan:

Sosialisasi Peraturan Kepala Badan POM RI No. 40 Tahun 2013 di Banjarmasin

Upaya memahami dan mengimplementasikan Per-Ka Badan POM No. 40 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Prekursor Farmasi/Obat yang mengandung Prekursor Farmasi, merupakan langkah antisipatif yang sangat positif dilakukan oleh GP Farmasi Kalsel bagi anggotanya dalam rangka mengantisipasi secara dini potensi diversi obat yang mengandung prekursor farmasi di tingkat distributor (PBF).

Pembicara sosperkabpom no 40 2013 tentang prekursor

Hal ini sejalan dengan upaya Balai Besar POM di Banjarmasin yang terus memotivasi stake holder terkait untuk terlibat dalam pengawasan secara integral pencegahan penyimpangan distribusi dan penyalahgunaan obat yang cukup tinggi di Kalsel.

Dalam acara sosialisasi yang diselenggarakan oleh GP Farmasi Kalsel pada hari Kamis, 9 Januari 2014, dihadiri seluruh anggota GF Farmasi Kalsel terdiri dari Pimpinan dan Apoteker Penanggungjawab PBF. Kepala Balai Besar POM di Banjarmasin Dra. Dewi Prawitasari, Apt. M.Kes hadir sebagai Narasumber di dampingi Kabid Pemdik Drs. Safriansyah, Apt., M.Kes., menyampaikan Per-Ka Badan POM No.40/2013 dan SK Ka Badan POM terkait Dekstrometorfan dan Karisoprodol. Hadir pula mewakili Ka Dinkes Kalsel, Kabid Bina Farmasi dan Makanan, Drs. A. Yani, M.Si., Apt. menyampaikan Permenkes tentang PBF.

peserta apoteker penanggungjawab PBF sosperkabpom no 40 2013 tentang prekursor

Memanfaatkan momen pertemuan ini Ka BBPOM di Banjarmasin berkenan memperkenalkan program GN-WOMI dan menyematkan PIN GN-WOMI bersama Ketua GP Farmasi Kalsel, Hadi Awarsa Kusuma, kepada perwakilan Pimpinan PBF dan Apoteker Penanggungjawab, sebagai wujud komitmen anggota GF Farmasi Kalsel untuk berperan aktif dalam pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal. (sumber: www.pom.go.id/new/index.php/view/berita/5155/Sosialisasi-Peraturan-Kepala–Badan-POM-RI-No–40-Tahun-2013.html )

kabbpom bersama kacab pbf kalsel

Bagi rekan sejawat yang masih belum memiliki Peraturan Kepala Badan POM RI No.40 Tahun 2013 tentang Tata Kelola Prekursor bisa mendownloadnya di sini 😉

Perubahan Keputusan atas Pembatalan Izin Edar Obat yang Mengandung Dekstrometorfan Sediaan Tunggal

Seperti yang pernah kami tulis di Penarikan Obat Mengandung Dekstrometorfan (Dextromethorphan) Tunggal, posting kali ini adalah hasil revisi atas Surat Keputusan Nomor HK.04.1.35.06.13.3534 Tahun 2013 tanggal 27 Juni 2013. Ada 2 file yang kami dapatkan. File pertama adalah surat yang menyatakan bahwa SK Nomor HK.04.1.35.06.13.3534 Tahun 2013 tanggal 27 Juni 2013 telah direvisi menjadi Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No. HK.04.1.35.07.13.3855 tahun 2013 tanggar 24 Juli 2013.

Perhatikan:

Bikin Bukti Lapor Dan Lolos Butuh Apoteker…

Cuma share pengalaman bikin bukti lapor sama lolos butuh buat apoteker baru…..

Semoga bermanfaat…. 🙂

Setiap apoteker baru punya kewajiban untuk melaporkan dirinya ke Dinas Kesehatan provinsi setempat. Kalau udah lapor, barulah kita terdaftar sebagai Apoteker. Nahhh…… kalau mau kerja di provinsi yang beda dari tempat lulusnya (misal: saya kan lulusan ITB <Jawa Barat>, pengennya kerja di Kalimantan Selatan) harus bikin surat lolos butuh dulu sebagai pengantar dari Dinas Kesehatan Provinsi tempat kita lulus untuk menyerahkan tenaga Apoteker ke Dinas Kesehatan Provinsi tempat kita kerja nanti.

Gimanakah cara bikin surat bukti lapor dan surat lolos butuh apoteker?
Cukup datang ke Dinkes Provinsi setempat, dengan membawa persyaratan2 berikut ini (ini persyaratan di Dinkes Prov. Jabar, untuk provinsi lain sepertinya kurang lebih aja, tapi cek aja lagi ke Dinkes setempat ya….. 🙂 )

STRA? Surat Tanda RIBETnya jadi Apoteker?

Selayang Pandang tentang Asal Muasal STRA

STRA atau Surat Tanda Registrasi Apoteker pertama kali secara resmi diperkenalkan dalam PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 889/MENKES/PER/V/2011 tentang REGISTRASI, IZIN PRAKTIK, DAN IZIN KERJA TENAGA KEFARMASIAN pada bulan JUNI 2011 (atau yang biasa disebut dengan PERMENKES 889 Tahun 2011)

Surat Tanda Registrasi Apoteker, yang selanjutnya disingkat STRA adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada Apoteker yang telah diregistrasi.

Tentu Anda mengetahui dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No.51 tahun 2009 (yang lebih popular dengan PP.51) tentang Pekerjaan Kefarmasian. Nah, untuk melaksakannya, diperlukan

Close
Please support the site
By clicking any of these buttons you help our site to get better