Pelaporan Prekursor Farmasi dan Obat Mengandung Prekursor Farmasi

Sehubungan dengan telah terbitnya Peraturan Kepala Badan POM RI No.40 tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Prekursor Farmasi dan/atau Obat Mengandung Prekursor Farmasi, Badan POM menginformasikan masa transisi akan berlangsung dari Januari hingga Juni 2014 (khusus Pedagang Besar Farmasi/PBF); dan untuk itu, kepada rekan-rekan Apoteker yang menjadi Apoteker Penanggungjawab PBF untuk melaporkan kegiatan:

Sosialisasi Peraturan Kepala Badan POM RI No. 40 Tahun 2013 di Banjarmasin

Upaya memahami dan mengimplementasikan Per-Ka Badan POM No. 40 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Prekursor Farmasi/Obat yang mengandung Prekursor Farmasi, merupakan langkah antisipatif yang sangat positif dilakukan oleh GP Farmasi Kalsel bagi anggotanya dalam rangka mengantisipasi secara dini potensi diversi obat yang mengandung prekursor farmasi di tingkat distributor (PBF).

Pembicara sosperkabpom no 40 2013 tentang prekursor

Hal ini sejalan dengan upaya Balai Besar POM di Banjarmasin yang terus memotivasi stake holder terkait untuk terlibat dalam pengawasan secara integral pencegahan penyimpangan distribusi dan penyalahgunaan obat yang cukup tinggi di Kalsel.

Dalam acara sosialisasi yang diselenggarakan oleh GP Farmasi Kalsel pada hari Kamis, 9 Januari 2014, dihadiri seluruh anggota GF Farmasi Kalsel terdiri dari Pimpinan dan Apoteker Penanggungjawab PBF. Kepala Balai Besar POM di Banjarmasin Dra. Dewi Prawitasari, Apt. M.Kes hadir sebagai Narasumber di dampingi Kabid Pemdik Drs. Safriansyah, Apt., M.Kes., menyampaikan Per-Ka Badan POM No.40/2013 dan SK Ka Badan POM terkait Dekstrometorfan dan Karisoprodol. Hadir pula mewakili Ka Dinkes Kalsel, Kabid Bina Farmasi dan Makanan, Drs. A. Yani, M.Si., Apt. menyampaikan Permenkes tentang PBF.

peserta apoteker penanggungjawab PBF sosperkabpom no 40 2013 tentang prekursor

Memanfaatkan momen pertemuan ini Ka BBPOM di Banjarmasin berkenan memperkenalkan program GN-WOMI dan menyematkan PIN GN-WOMI bersama Ketua GP Farmasi Kalsel, Hadi Awarsa Kusuma, kepada perwakilan Pimpinan PBF dan Apoteker Penanggungjawab, sebagai wujud komitmen anggota GF Farmasi Kalsel untuk berperan aktif dalam pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal. (sumber: www.pom.go.id/new/index.php/view/berita/5155/Sosialisasi-Peraturan-Kepala–Badan-POM-RI-No–40-Tahun-2013.html )

kabbpom bersama kacab pbf kalsel

Bagi rekan sejawat yang masih belum memiliki Peraturan Kepala Badan POM RI No.40 Tahun 2013 tentang Tata Kelola Prekursor bisa mendownloadnya di sini 😉

Perubahan Keputusan atas Pembatalan Izin Edar Obat yang Mengandung Dekstrometorfan Sediaan Tunggal

Seperti yang pernah kami tulis di Penarikan Obat Mengandung Dekstrometorfan (Dextromethorphan) Tunggal, posting kali ini adalah hasil revisi atas Surat Keputusan Nomor HK.04.1.35.06.13.3534 Tahun 2013 tanggal 27 Juni 2013. Ada 2 file yang kami dapatkan. File pertama adalah surat yang menyatakan bahwa SK Nomor HK.04.1.35.06.13.3534 Tahun 2013 tanggal 27 Juni 2013 telah direvisi menjadi Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No. HK.04.1.35.07.13.3855 tahun 2013 tanggar 24 Juli 2013.

Perhatikan:

Bikin Bukti Lapor Dan Lolos Butuh Apoteker…

Cuma share pengalaman bikin bukti lapor sama lolos butuh buat apoteker baru…..

Semoga bermanfaat…. 🙂

Setiap apoteker baru punya kewajiban untuk melaporkan dirinya ke Dinas Kesehatan provinsi setempat. Kalau udah lapor, barulah kita terdaftar sebagai Apoteker. Nahhh…… kalau mau kerja di provinsi yang beda dari tempat lulusnya (misal: saya kan lulusan ITB <Jawa Barat>, pengennya kerja di Kalimantan Selatan) harus bikin surat lolos butuh dulu sebagai pengantar dari Dinas Kesehatan Provinsi tempat kita lulus untuk menyerahkan tenaga Apoteker ke Dinas Kesehatan Provinsi tempat kita kerja nanti.

Gimanakah cara bikin surat bukti lapor dan surat lolos butuh apoteker?
Cukup datang ke Dinkes Provinsi setempat, dengan membawa persyaratan2 berikut ini (ini persyaratan di Dinkes Prov. Jabar, untuk provinsi lain sepertinya kurang lebih aja, tapi cek aja lagi ke Dinkes setempat ya….. 🙂 )

STRA? Surat Tanda RIBETnya jadi Apoteker?

Selayang Pandang tentang Asal Muasal STRA

STRA atau Surat Tanda Registrasi Apoteker pertama kali secara resmi diperkenalkan dalam PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 889/MENKES/PER/V/2011 tentang REGISTRASI, IZIN PRAKTIK, DAN IZIN KERJA TENAGA KEFARMASIAN pada bulan JUNI 2011 (atau yang biasa disebut dengan PERMENKES 889 Tahun 2011)

Surat Tanda Registrasi Apoteker, yang selanjutnya disingkat STRA adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada Apoteker yang telah diregistrasi.

Tentu Anda mengetahui dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No.51 tahun 2009 (yang lebih popular dengan PP.51) tentang Pekerjaan Kefarmasian. Nah, untuk melaksakannya, diperlukan

Bidang Farmasi Kepolisian

Bidang Farmasi Kepolisian atau BIDFIPOL merupakan bagian dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (PUSDOKKES POLRI); yang beralamatkan di Jalan Cipinang Baru Raya No.3B Jakarta Timur, 13420.

Unik ya? Ternyata Bidang Farmasi tidak melulu harus berada di ruang lingkup Rumah Sakit atau Apotik, melainkan juga berada di ranah para pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat; POLISI. Sebelum membahas lebih jauh, ada baiknya kita melihat sejarah singkat dari Bidang Farmasi Kepolisian (BIDFIPOL) ini.

BIDFIPOL diresmikan pada tanggal 19 Mei 1966 di Apotek Pusat POLRI di Jalan R. S. POLRI Keramatjati sebagai

Close
Please support the site
By clicking any of these buttons you help our site to get better