Advertisements
Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen merupakan perangkat hukum yang dibuat untuk tujuan memproteksi dan memenuhi hak konsumen. Konsumen ini luas loh; Bahkan, pasien juga termasuk konsumen. Sebagai contoh, Apoteker harus memberikan informasi terkait resep atau obat yang ditebus oleh pasien atau seorang penjual yang wajib mencantumkan harga agar konsumen tahu.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia menjelaskan bahwa hak konsumen diantaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa; hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; dan sebagainya.

Untuk itu, sebagai pengguna/pemakai/pembeli, kita harus menjadi Konsumen Cerdas Paham Perlindungan Konsumen dan turut serta mengkampanyekan gerakan Konsumen Cerdas Paham Perlindungan Konsumen.

Di Indonesia, dasar hukum yang menjadikan seorang konsumen dapat mengajukan perlindungan adalah:

  • Undang Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1), pasal 21 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27 , dan Pasal 33.
  • Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 No. 42 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. 3821
  • Undang Undang No. 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Usaha Tidak Sehat.
  • Undang Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbritase dan Alternatif Penyelesian Sengketa
  • Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen
  • Surat Edaran Dirjen Perdagangan Dalam Negeri No. 235/DJPDN/VII/2001 Tentang Penangan pengaduan konsumen yang ditujukan kepada Seluruh dinas Indag Prop/Kab/Kota
  • Surat Edaran Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri No. 795 /DJPDN/SE/12/2005 tentang Pedoman Pelayanan Pengaduan Konsumen
  • Undang Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009

Bagi Anda yang ingin mempelajari Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini, silakan mengunduhnya di docs.farmasi.asia 😉

Advertisements

756 Comments

  • Saya ingin bertanya.
    Jika apoteker X mengelolah apotek yang cukup ramai. Suatu ketika ia menerima resep racikan berisi campuran 2 tube salep masing-masing 5 gram. Di apotek tersebut tersedia salep dimaksud 10 gram. Salep racikan tetap dibuat, namun dengan pertimbangan bahwa separuh dari persediaan nantinya tidak dapat digunakan lagi (kecuali ada resep yang sejenis, maka apoteker X menggunakan salep yang sesuai resep) tetapi harga menggunakan salep 10 gram. Bagaimana menurut anda? Apa apoteker tersebut menyalahi aturan atau perundang-undangan yang berlaku?

    Reply
  • Apakah undang-undang ini berlaku secara efektif? Hari ini saya baru dapat surat tagihan dari Taman Semanan Indah yang isinya akan menghanguskan uang yang telah saya bayar apabila tidak melunasi seluruh harga pembelian. Namun sebaliknya, pihak developer pun juga tidak pernah memberian copy Surat Pesanan. Waktu saya pesan, diberikan angsuran 8 kali yang seharusnya jatuh tempo pada bulan September 2013 namun dalam surat tagihan disebutkan jatuh tempo tanggal 22 Pebruari 2013. Perubahan jadwal angsuran sepihak tanpa pemberitahuan atau pun musyawarah dengan konsumen, apakah dilegalkan??? apa negeri kita ini sudah sedemikian kacaunya sehingga banyak produsen atau penjual bisa bertindak sewenang2 terhadap konsumen??? Dimanakah para hakim, polisi, kejaksaan dan Lembaga Konsumen Indonesia???

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
Please support the site
By clicking any of these buttons you help our site to get better